Terkini! Orang Tua Dapat Memilih Anak Ikut PTM atau PJJ

Kasus COVID-19 tidak kunjung usai terlebih beberapa hari terakhir ini kasus di Indonesia mengalami peningkatan. Melihat kondisi ini membuat pemerintah langsung mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan kebijakan menghentikan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) 100%.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Suharti mengatakan, Kemendikbud Ristek dan sejumlah kementerian lain menyetujui diberikan diskresi kepada daerah berstatus PPKM level 2 mulai tanggal 3 Februari 2022. Daerah dengan PPKM level 2 diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100% menjadi 50% siswa. Dengan kondisi semacam ini, Suharti mengatakan orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) lagi.

Adanya penyesuaian kebijakan PTM terbatas bagi daerah PPKM level 2, Suharti menekankan agar konsistensi dan pendekatan non diskriminatif perlu menjadi dasar bersama. Artinya jika sektor lainnya dapat dibuka pemerintah secara maksimal, maka diharapkan PTM terbatas juga diperlakukan sama karena pendidikan memiliki urgensi yang sama pentingnya. Tambahnya, ia berharap agar pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak agar tidak melakukan aktivitas diluar sekolah yang memiliki risiko tinggi dalam penularan COVID-19.

PTM terbatas harus tetap dilakukan dengan mengikuti protokol yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara PTM terbatas sesuai ketentuan dalam SKB 4 Menteri. Lebih lanjut, Suharti mengatakan bahwa Kemendikbud Ristek sudah menyiapkan surat terkait penyesuaian PTM terbatas agar dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis 3 Februari 2022. Selain itu, pemerintahan daerah juga perlu memperhatikan beberapa hal saat melakukan PTM terbatas, diantaranya sebagai berikut:
1. Memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat oleh satuan pendidikan.
2. Pelaksanaan surveilans terhadap kasus konfirmasi COVID-19 dan surveilans perilaku kepatuhan terhadap prokes.
3. Percepatan vaksinasi untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
4. Memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB 4 Menteri.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Share