Kampus Tak Menjalankan Permendikbud 30, Nadiem Ancam Turunkan Akreditasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali menegaskan dalam memberi sanksi yang akan dihadapi pihak kampus apabila tidak menerapkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Nadiem menjelaskan, penyusunan peraturan-peraturan yang tertuang dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 berfokus pada perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut akan diberikan tergantung dari pelanggaran yang terjadi. Apabila sanksi ringan, yaitu formatnya seperti teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf, sampai dengan sanksi berat. Pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud RI dalam tayangan Merdeka Belajar.

Lanjutnya, bagi perguruan tinggi apabila tidak menerapkan proses PPKS, ada berbagai macam konsekuensi yang akan diterima mulai dari keuangan hingga penurunan akreditasi yang telah diatur dalam Pasal 19 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021

Berikut bunyi Pasal 19 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 :
Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Share
0 Comments

No Comment.