Nadiem Ungkap Sekolah Jarak Jauh Bisa Merusak Masa Depan Anak

masukkampus

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengakui pembelajaran jarak jauh (PJJ) mempunyai dampak negatif berkepanjangan pada anak atau siswa.
.
Bahkan, kata Nadiem, karena memiliki banyak dampak negatif itulah, sehingga dapat mengakibatkan rusaknya masa depan sang anak secara permanen.
.
Pertama, kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan ancaman putus sekolah. Sebab, anak terpaksa harus bekerja. Ini dilakukan untuk membantu keuangan keluarganya di tengah terjadinya krisis pandemi virus corona atau Covid-19.
.
Terkait hal tersebut, lanjut Nadiem, persepsi orang tua juga berubah karena mereka tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.
.
Dampak negatif yang kedua, berpotensi menurunkan capaian belajar. Hal itu disebabkan karena kesenjangan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, dapat terjadi kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.
.
Terakhir, dampak negatif paling parah yakni menimbulkan kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Dengan tak sekolah, Nadiem menuturkan, banyak anak mengalami kekerasan di rumah yang tidak terdeteksi oleh guru.
.
Sementara risiko eksternal yakni, ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko terjadinya pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan dan kehamilan pada remaja.
.
Karenanya, untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut akibat pembelajaran jarak jauh, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan dua kebijakan baru.
.
Pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk wilayah zona kuning. Artinya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning.
.
Kedua, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Artinya, sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.
.
Meskipun Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat, satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum tersebut.

Kemendikbud menyediakan tiga opsi: Pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Kedua, menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dugaan Ada Joki UI: Kami Miliki Metode Untuk Pastikan Tidak Ada Kecurangan

Viral di media sosial soal dugaan kecurangan yang terjadi di ujian Seleksi Masuk (SIMAK) Universitas Indonesia (UI) pada 5 Agustus 2020. Sejumlah akun twitter menuliskan keluh kesahnya perihal kehadiran joki pada saat ujian berlangsung..Tak sedikit dari mereka melampirkan bukti-bukti berupa tangkapan layar serta foto. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas […]

Subscribe US Now