Surat Terbuka Dari Papua KPAI Desak Pemerintah Memperbaiki Kesenjangan Pendidikan

masukkampus

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kembali mendesak agar pemerintah pusat dan daerah memperbaiki kesenjangan pendidikan terkait surat terbuka dari guru honorer di Papua, Maruntung Sihombing, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
.
KPAI menilai catatan 54 persen siswa di Papua tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menunjukkan kesenjangan pendidikan di Indonesia.
.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua, total 608 ribu siswa di Papua, sebanyak 54 persen yang tak bisa mengikuti pelajaran jarak jauh dari media elektronik.
.
Hal ini, katanya, diperkuat dengan surat terbuka dari Maruntung Sihombing kepada Nadiem Makarim. Retno mengatakan Maruntung mengajar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua sejak 2013.
.
Retno menilai surat tersebut membuktikan dengan jelas bahwa kondisi pendidikan di wilayah timur Indonesia banyak keterbatasan. Termasuk soal aliran listrik. Retno mengatakan PJJ di era pandemi corona mengungkap kesenjangan pendidikan secara nyata.

Untuk itu KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung belajar daring. Hal ini agar kesenjangan pendidikan tidak terus berlanjut.
.
Persoalan ini, lanjutnya, bukan kendala baru yang didapati dalam pendidikan di Indonesia. Namun ia menilai masalah ini sudah lama didiamkan tanpa penyelesaian konkret.
.

Maruntung mengatakan sejak tahun 2013 ia sudah terbiasa hidup tanpa listrik dan jaringan. Ia tinggal di dalam rumah yang hanya dilengkapi penerangan sinar matahari.
.
Sinyal komunikasi hanya mengandalkan menara jaringan yang sumber dayanya dari genset. Jika solar genset habis, signal komunikasi pun hilang.
.
Ia mengaku bisa saja mengajar ke kota lain agar mendapat fasilitas lebih baik. Namun, ia mengurungkan langkah tersebut dan memilih bersyukur dengan keadaan.
.
Maruntung mengatakan keterbatasan di wilayahnya makin menjadi di tengah wabah corona. Ia merasa pendidikan di wilayahnya tertinggal, terlebih jika PJJ dilakukan hingga akhir tahun.
.
Pengamat pendidikan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Asep Saifuddin menilai Kemendikbud harus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi jaringan di penjuru daerah.
.
Ini untuk mendukung PJJ dilakukan hingga akhir tahun. Pasalnya Kemendikbud mengaku pihaknya mendapati kemungkinan PJJ dilakukan sampai tahun ajaran 2020/2021.
.
Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid mengatakan pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut setiap tahun untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
.
Namun ia tak menjawab lebih lanjut upaya yang bakal dilangsungkan pihaknya untuk memfasilitasi jalannya PJJ di tengah wabah corona.
.
Ia juga mengaku pihaknya belum ada rencana mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan PJJ di tahun ajaran baru.
.
Padahal Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan menilai guru dan dinas pendidikan belum siap melakukan PJJ tanpa bimbingan pemerintah pusat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bikin Patah Hati PKN STAN Tak Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tahun ini tak membuka pendaftaran mahasiswa baru. Keputusan ini disampaikan dalam sebuah surat yang diunggah akun Twitter resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), Rabu (6/5) malam..Dalam surat disebutkan dengan memperhatikan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang […]

Subscribe US Now